Masih Bersihkah Politik di Negeri Ini ?

Masih Bersihkah Politik di Negeri Ini ?

Aroma politik bangsa, yang menyebut diri sedang menjalankan reformasi, lambat laun kita cium sebagai sesuatu yang amat tidak sedap. Ada berbagai kebusukan di dalamnya.
Berbagai peristiwa politik akhir-akhir ini, mempertegas bahwa kita kian jauh ciri cita-cita reformasi. Bagaikan tubuh, politik kita sudah kehilangan rasa. Ia berjalan dalam kondisi tidak sehat, dengan kata lain, politik kita mengidap penyakit parah dan sulit diobati. Karena aroma dari dalam tubuhnya adalah kebusukan.
Definisi Politik adalah bagaimana cara meraih kekuasaan. Definisi politik machiavelianisme adalah bagaimana cara meraih kekuasaan dengan berbagai cara, termasuk menipu rakyat, si empunya kedaulatan. Yang pertama kita lihat sebagai kewajaran dalam perpolitikan di Negara ini, tetapi yang kedua adalah sesuatu yang ditolak, sebagaimana tercermin dalam landasan kenegaraan kita. Namun, mengapai justru yang kedua yang sering terjadi?

Mengapa politik bangsa ini penuh pengkhianatan? Jawabnya: “karena uang!” Mengapa politik bangsa ini tidak sedang mementaskan politik machiavelianisme! Jadi, jangan heran Gus (Dur), bila Anda mengeluh bahwa anda sering merasa dikadali, sebab mentalitas bangsa kita masih mentalitas uang.
PENYAKIT politik kita begitu kronis. Penyakit itu ditunjukan dengan ketidakjelasan arah mau di bawa ke mana bangsa ini. Semua serba tidak jelas dan seakan dibuat tidak jelas oleh para pelakunya, alias elite-elite politik.
Hukum dibuat dan diperlakukan sebagai “politik dagang sapi”, rakyat hanya menjadi dagangan politik. Uang menjadi segalanya. Dan, mereka sama sekali tidak sadar bahwa itu membuat kita terjerumus ke lubang yang kelam. Dari jurang yang dalam itu, yang biasa dilakukan hanya keluh kesah mengadu ke bunda pertiwi yang sudah kehilangan air mata.
Barang dagangan alias komoditas politik itulah yang saat ini diproduksi besar-besaran dalam berbagai undang-undang yang disahkan lembaga dewan terhormat. Ironisme itu dapat dilihat, misalnya, dalam UU Kepresidenan yang tak luput dari fenomena ini. Produk UU di negeri ini selalu berorientasi kepada kekuasaan, yakni untuk memperkukuh state daripada untuk mengatur rakyat dan kedaulatanya.
Memang, rakyat dibuat seolah berdaulat, tetapi sebenarnya rakyat tidak memiliki akses untuk membangun kedaulatan. Jadi, kedaulatan hanya sekedar slogan. Kedaulatan dimaknai sekedar upacara rakyat guna meniup landasan kekuasaan pada penguasa. Dengan demikian, kekuasaan selalu menghegemoni kedaulatan. Kedaulatan yang semula merupakan hak dasar tiap individu telah direbut paksa oleh kekuasaan. Kekuasaan cenderung menuhankan dirinya. Dia telah memproduk sebagai lembaga superbody dan antikritik.

Dugaan rakyat bahwa lembaga rakyat (DPR) memproduksi UU semata-mata berdasarkan kekuatan uang hamper-hampir bukan lagi menjadi dugaan, tetapi kepastian politik. Seolah tanpa Uang, tidak ada UU. Jadi, benar bahwa dalam berpolitik uang menjadi raja. Demi uang, cita-cita untuk membangun masyarakat sipil yang menhormati norma-norma hukum menjadi sirna. Cita-cita itu hanya sekedar slogan norma hukum ambisi kekuasaan.
Kekuasaan telah dimaknai sebagai dewa yang harua disembah dan para pengejarnya akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Demi tahta, pelacuran politik terjadi di mana-mana, “yang penting kamu bisa setor berapa? Kata “setor” dalam politik saat ini amat menggejala, tidak hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga di daerah. Rakyat sudah tahu, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, saluran kritik itu sendiri sudah ditutup rapat oleh kekuasaan dengan menancapkan hegemoni kuat-kuat agar rakyat (secara politik) terlemahkan.
Ada lagi fenomena, politik yang saat ini menjadi barang dagangan itu sedang dipermainkan para komparador politik. Mereka tidak berpikir bagaimana rakyat bisa sejahtera melalui politik, tetapi yang penting adalah bagaimana dirinya meraih keuntungan sebesar-besarnya.
POLITIK hanya dimaknai bagaimana saya bisa berkuasa. Seakan-akan tertancap kuat bahwa kekuasaan itu berlogika amat special, ia bisa memberikan hak istimewa kepada peraihnya, semua boleh dilakukan untuk diri sendiri. Seolah kekuasaan itu tidak bisa disentuh siapapun. Dan, logika dibalik semua itu adalah logika ksatria. Bahwa pemilik pedagang tak bisa dikalahkan. Heroisme lantas menjadi kultur untuk membangun sejarah para ksatria.
Logika ksatria adalah logika kekuasaan senjata. Pilihan ini membangun kultur bangsa yang amat mengerikan, yang penting adalah kekuatan otot. Kekuatan otot yang digunakan para penguasa saat ini ditunjukan dengan munculnya berbagai UU berbau fasis. Akal sehat tidak lagi menjadi pilihan. Rakyat harus diletakan pada marjin yang benar-benar tak menjangkau untuk mengkritik UU. Rakyat hanya boneka politik!
Di sinilah letak problem bangsa ini! Kita tidak berani melihat masa lalu sebagai titik refleksi untuk membangun kultur baru. Kultur politik yang selama ini dibangun mengarah pada Ken Arok-isme. Kultur ini sungguh memuja kedayaan otot sebagai pilihan dalam segala pengambilan keputusan. Yang diambil jarang yang mempertimbangkan akal sehat. “Asal gue menang, elu mau apa? Kalau mau mengkritik gue, lawan gue dengan kekuatan yang elu punya, jangan main kritik melulu!”
Kepada elite politik yang masih dipercaya rakyat, sadarilah bahwa kecenderungan seperti ini amat memuncak dalam berbagai adegan politik yang sering dipentaskan. Dalam melihat rakyat, jangan samakan dengan cara juragan melihat buruh, dimana ia bisa ditinggalkan kapan sang juragan suka.
Kalau memang perilaku elite masih seperti itu, jangan heran bila hubungan yang tercipta antara rakyat dan elite sama halnya hubungan antara patront dan klien. Partisipasi politik, kritik politik dan emansipasi politik sama sekali nol! “Semuanya dibuat seolah berpartisipasi, seolah mengkritik dan seolah beremansipasi.” Padahal, semuanya tak ada artinya.
Yang terjadi di Indonesia hari ini, dalam fragmen buruk tingkah laku elite politik, sebenarnya adalah kedangkalan roh reformasi. Alih-alih penguasa dapat mengampu alam piker rakyat yang selama ini teralienasi. Posisi penguasa rakyat yang terfragmentasi sedemikian rupa tetap meletakan rakyat pada dimensi subordinat. Rakyat tidak pernah beranjak menjadi subjek. Terus menjadi obyek. Negara sibuk dengan bahasanya sendiri, yang kian hari kian tidak dimengerti lawan bicara (rakyat).
Keterpisahan dimensi negara (penguasa) atas rakyat jelas merupakan dalil yang amat tepat untuk menoleh pada adanya praktik anti demokrasi di sebuah bangsa. Kejadian ini sebenarnya lebih merupakan kondisi yang sengaja direkayasa, dimana negara secara rapid an sistematis meninggalkan rakyat. Ini ditunjukan dengan adanya indikasi, praktik totalitarianism yang terjadi adalah pengejawatahan kepentingan elite politik temporal.
Peranan Mahasiswa dalam Politik
Dalam pergolakan politik ditanah ini, peranan mahasiswa sangatlah besar untuk menentukan kemajuan bangsa. Sejarah membuktikanya bahwa mulai dari mengusir penjajah, pembubaran PKI, revolusi dan reformasi mahasiswa selalu berada pada barisan depan.
Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila pemerintah memberikan satu penghormatan dan apresiasi yang besar terhadap peranan mahasiswa dalam memajukan bangsa ini.
Namun kenyataanya ini justru sebalinya, pemerintah masih menganggap gerakan mahasiswa dipandang negatif, sehingga demo saja malah dibatasi, bahkan tidak boleh membawa pengeras suara.
Untuk itu, biar mahasiswa bisa berlatih berpolitik yang baik, maka di kampus-kampus diperbolehkan untuk membuat partai-partai local yang bertujuan menyampaikan aspirasi mahasiswa, dengan demikian adalah apabila mahasiswa tidak aktif, maka tidak menutup kemungkinan akan bisa menjadi politisi yang handal di negeri ini.